BANYUASIN, Beritasriwijaya.com — Proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan tajam warga. Infrastruktur yang baru saja selesai dibangun dengan anggaran Dana Desa Tahun 2025 itu diduga dikerjakan asal-asalan dan jauh dari standar mutu yang layak.
Pantauan di lapangan mengungkap kondisi memprihatinkan. Jalan cor sepanjang 115 meter dengan lebar 3 meter dan tinggi 12 cm itu terlihat retak-retak di banyak titik. Permukaannya bergelombang, tidak rata, bahkan sebagian sisi mulai mengelupas, menimbulkan keraguan serius akan daya tahan proyek tersebut.
Padahal, sesuai informasi pada papan kegiatan, proyek dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tanjung Agung dengan nilai anggaran sebesar Rp65.436.000.
Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap hasil pekerjaan yang dinilai tidak layak.
“Baru selesai dibangun, tapi sudah retak di mana-mana. Jalan ini tiap hari dilewati warga, tapi kualitasnya sangat meragukan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Inspektorat: Volume Sesuai, Tapi Kualitas Tak Bisa Dipastikan
Menindaklanjuti keluhan warga, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Banyuasin III bersama Inspektorat Kabupaten Banyuasin telah melakukan pengecekan ke lokasi. Hasilnya, pihak Inspektorat menyebut volume pekerjaan — panjang, lebar, dan tinggi — sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP).
Namun demikian, retakan pada permukaan jalan diakui memang ada. Pihak desa disebut telah melakukan penambalan menggunakan aspal curah sebagai langkah menutupi keretakan.
“Benar ada retakan di permukaan, tapi sudah ditutup dengan aspal oleh pihak desa,” ujar Safril perwakilan dari Inspektorat.
Sayangnya, Inspektorat mengakui tidak memiliki kemampuan teknis untuk menguji kualitas material cor yang digunakan, karena pengujian semacam itu memerlukan alat khusus dan proses laboratorium.
“Kami hanya bisa memeriksa volume fisik. Soal mutu material, kami tidak bisa memastikan karena itu harus diuji di laboratorium,” tambahnya.
Penambalan aspal dinilai hanya sebagai solusi sementara yang tidak menjamin ketahanan konstruksi jangka panjang.
Warga Desak Audit dan Transparansi
Melihat kondisi proyek yang tidak memuaskan, warga mendesak agar ada pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan desa, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan dana publik.
Masyarakat berharap agar proyek-proyek infrastruktur benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan standar teknis yang layak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban pelaporan.
“Uang negara itu milik rakyat. Kalau pembangunannya seperti ini, kami patut curiga ada yang tidak beres,” tutur warga lainnya.
