MUSI BANYUASIN, Beritasriwijaya.com — Permasalahan Jembatan P6 Lalan di Kecamatan Sungai Lalan akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat memicu penolakan warga dan penutupan alur pelayaran, masyarakat bersama perusahaan, kontraktor, serta pemerintah daerah mencapai kesepakatan melalui mediasi yang dipimpin Camat Lalan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba, Alva Elan, menjelaskan bahwa hasil sosialisasi pada 13 Januari lalu sempat berjalan alot. Masyarakat belum yakin terhadap kesiapan kontraktor, baik dari sisi material, peralatan, maupun tenaga kerja yang dinilai belum memadai.
“Pada hari itu masyarakat belum bersedia membuka alur pelayaran karena belum yakin kontraktor benar-benar siap bekerja. Namun Alhamdulillah, melalui diskusi bersama yang difasilitasi Camat Lalan, sudah dicapai kesepakatan dengan beberapa syarat dari masyarakat,” ujar Alva.
Berdasarkan informasi yang diterima pemerintah kabupaten, masyarakat bersedia membuka kembali alur pelayaran mulai hari ini sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga aktivitas transportasi sungai dapat kembali berjalan.
Aset Jembatan Masih Milik Daerah
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muba, Achmad Fadli, menegaskan bahwa sisa puing-puing jembatan yang roboh masih merupakan aset Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
“Jembatan ini dibangun sejak 2009 hingga 2011 dengan total anggaran sekitar Rp135 miliar melalui empat tahap penganggaran. Saat roboh, aset kita rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, sehingga menjadi kerugian daerah,” jelasnya.
Ia menyebut dampak robohnya jembatan sangat luas, mulai dari lumpuhnya perekonomian warga, mahalnya biaya transportasi, hingga kesulitan anak-anak untuk bersekolah.
Upaya Evakuasi Puing Alami Kendala
PUPR Muba telah melakukan berbagai upaya untuk menangani sisa puing jembatan. Mulai dari mendatangkan alat berat berkapasitas 200 ton, hingga melakukan demolisi lunak untuk meruntuhkan pilar jembatan.
“Pilar sudah berhasil kita hancurkan, namun sisa rangka dan material batu banyak yang jatuh ke dasar sungai dan sangat sulit diangkat hingga hari ini,” kata Achmad.
Beberapa rangka baja sempat diamankan, namun belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan fasilitas penyimpanan. Ia menegaskan rangka baja tersebut tidak boleh dijual karena masih merupakan aset daerah.
Dana Rp35 Miliar Terkumpul, Kontraktor Beri Garansi
Alvan Elan menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terkumpul dana sekitar Rp35 miliar untuk melanjutkan pembangunan jembatan. Dana tersebut disepakati cukup untuk melanjutkan pekerjaan sesuai kontrak berjalan.
“Jika ke depan terdapat kekurangan anggaran, pihak Asosiasi Lalu Lintas di Bawah Jembatan P6 Lalan ( AP6L ) telah menyatakan bersedia bertanggung jawab. Mereka bahkan memberikan garansi tertulis agar pekerjaan tidak kembali tertunda,” ungkapnya.
Dalam proses pencairan dana, Dinas PUPR Kabupaten Muba bersama Dinas terkait di tingkat provinsi akan melakukan verifikasi langsung terhadap progres fisik di lapangan sebelum pembayaran dilakukan kepada kontraktor.
Masalah Utama: Keuangan
Achmad Fadli menegaskan bahwa hampir seluruh kendala yang terjadi bersumber dari persoalan keuangan.
“Sekitar 99 persen masalahnya keuangan. Rangka baja sudah diproduksi, bahkan sebagian sudah digalvanis, namun tidak bisa diangkut dan disimpan dengan layak. Sebagian bahkan mulai berkarat karena terbengkalai,” jelasnya.
Pemerintah mendorong agar dana yang sudah tersedia segera direalisasikan agar kontraktor bisa mengamankan material dan mempercepat pekerjaan.
Pemerintah Jadi Mediator, Target Selesai Tahun Ini
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan posisinya sebagai mediator antara masyarakat, kontraktor, dan AP6L.
“Tanpa kehadiran pemerintah, konflik bisa semakin panjang. Masyarakat kemarin bahkan menyatakan tidak akan membuka alur sampai jembatan selesai. Ini menyangkut penderitaan warga sejak Agustus 2024,” kata Alva.
Bupati Musi Banyuasin, lanjutnya, menaruh harapan besar agar Jembatan P6 Lalan dapat selesai tahun ini demi memulihkan perekonomian dan aktivitas masyarakat.
“Kami menunggu komitmen kontraktor. Pemerintah siap mendukung dan mengawal, yang terpenting pekerjaan segera berjalan dan diselesaikan secepat-cepatnya,” tutupnya. (ydp)
