OGAN ILIR, Beritasriwijaya.com – Suasana haru dan tegang mewarnai kunjungan Komisi V DPRD Sumatera Selatan ke SMKN 1 Indralaya Selatan pada Kamis (9/10). Dalam pertemuan yang digelar di aula sekolah, Ketua OSIS Kelvin secara terbuka menyampaikan beragam keluhan dan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekolah, di hadapan anggota dewan dan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
Kelvin memaparkan, hingga kini banyak siswa belum menerima seragam sekolah meski sudah melunasi pembayaran. Selain itu, warna seragam almamater baru berbeda dari yang lama, dan seragam muslim dinilai terlalu tipis sehingga kurang pantas dikenakan.
Ia juga mengeluhkan fasilitas sekolah yang sangat terbatas. “Banyak komputer di laboratorium yang rusak. Ruang kelas juga kurang, sehingga kelas 12 terpaksa belajar di laboratorium,” ujarnya. “Ruang UKS pun fasilitasnya sangat minim,” tambahnya.
Namun, dari semua keluhan yang disampaikan, Kelvin menegaskan bahwa yang paling berat adalah kasus dugaan pelecehan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah.
“Ini yang paling parah, pelecehan. Kasus pelecehan tidak ditindaklanjuti oleh sekolah. Sampai-sampai siswa yang dilecehkan pindah sekolah karena malu. Kejadian ini terjadi tahun 2024, dan yang melakukan adalah sopir pribadi kepala sekolah, yang merupakan kakak ipar kepala sekolah,” ungkapnya lantang.
Selain itu, Kelvin juga menyoroti persoalan petugas kebersihan bernama Ibu Nuraini yang disebut tidak menerima gaji selama tiga bulan pada tahun 2024, padahal dana sekolah rutin cair setiap tahun.
Ia menambahkan, kegiatan sekolah banyak menggunakan uang infak Jumat dari siswa. “Yang paling menyedihkan, kegiatan sekolah memakai uang infak yang dikumpulkan setiap Jumat. Dana BOS-nya ke mana?” tanyanya di hadapan forum.
Kelvin juga menyampaikan bahwa banyak kegiatan ekstrakurikuler tidak aktif, dan ketika siswa ingin mengajukan dana untuk kegiatan, selalu tidak tersedia. Selain itu, kebersihan sekolah dinilai sangat kurang dengan kondisi sampah menumpuk di lingkungan sekitar.
Dari pihak guru, Hendra, Ketua Kejuruan Listrik, turut menyuarakan keresahan serupa.
“Anak-anak kami hanya meminta keadilan,” katanya. Ia juga menyinggung ucapan kepala sekolah dalam rapat terkait seorang ibu kantin yang telah diangkat sebagai tenaga P3K. “Kepala sekolah mengatakan, biarpun ibu kantin diangkat P3K, kita semua tidak ada yang dirugikan,” ujar Hendra.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, S.E., M.M., menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan ini secara serius.
“Besok kami akan rapat bersama Dinas Pendidikan, BKD, dan Inspektorat untuk memperjelas duduk persoalan ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, “Masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, sementara persoalan moral harus diselesaikan dengan etika moral.”
Komisi V DPRD Sumsel berjanji akan memanggil langsung kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. (ydp)
