PALEMBANG, BERITASRIWIJAYA.COM – Penyelidikan dugaan penipuan dalam kerja sama pembangunan perumahan di Kecamatan Sako, Palembang, terus bergulir.
Kali ini, penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi lahan yang menjadi objek sengketa dengan nilai mencapai Rp12 miliar.
Pengecekan dilakukan Unit 1 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel di Kompleks Perumahan Graha Bukit Rafflesia, Jalan Residen H. Najamuddin, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Jumat (13/11/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman laporan yang diajukan Bambang Wijaya Indra terkait dugaan penipuan dalam kerja sama bagi bangun pembangunan perumahan.
Dalam proses penyelidikan, penyidik sebelumnya telah memperoleh fotokopi warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sujono alias Acuan dari BPN Kota Palembang.
Tak hanya itu, berdasarkan SP2HP tertanggal 28 Oktober 2026, polisi telah memeriksa empat orang saksi serta mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Camat Sako dan pihak terlapor.
Namun, proses klarifikasi terhadap Sujono belum berjalan sesuai rencana. Pihak pelapor menyebut mendapat informasi bahwa Sujono saat ini berada di Singapura sehingga belum dapat memenuhi panggilan penyidik.
Kuasa hukum pelapor, Sudarman, S.H., membenarkan adanya informasi tersebut. Menurutnya, keterangan mengenai keberadaan Sujono diperoleh melalui kuasa hukum pihak terlapor, Dicky Irawan.
“Menurut informasi yang kami terima melalui kuasa hukumnya, Dicky Irawan, pihak terlapor Sujono alias Acuan berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik karena saat ini sedang berada di Singapura,” ujar Sudarman.
Meski demikian, pihak pelapor berharap proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Mereka meminta penyidik menuntaskan tahapan klarifikasi sebelum menentukan perkembangan status perkara.
Sudarman mengatakan, gelar perkara diharapkan dapat segera dilakukan setelah proses penyelidikan dinilai cukup.
“Kami berharap setelah klarifikasi rampung, penyidik segera gelar perkara untuk menaikkan status ke penyidikan, lalu melimpahkannya ke kejaksaan hingga pengadilan demi kepastian hukum bagi klien kami,” katanya.
Berawal dari Kerja Sama Tahun 1992
Sengketa lahan tersebut memiliki riwayat panjang. Persoalan bermula dari kesepakatan kerja sama pembangunan perumahan yang dibuat kedua pihak pada 1992.
Menurut keterangan Bambang, persoalan muncul setelah proyek pembangunan selesai dan rumah-rumah yang dibangun telah terjual pada 2006. Ia menilai haknya atas lahan yang menjadi bagian dari kerja sama tersebut belum diselesaikan.
Dalam proses penyelesaian, sempat ada tawaran kompensasi berupa uang Rp70 juta, satu unit rumah, dan satu sepeda motor. Namun, tawaran itu ditolak Bambang karena dianggap belum sebanding dengan nilai tanah yang dipersoalkan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul pula persoalan terkait pergantian posisi kuasa hukum. Bambang mengaku menyayangkan keputusan Dicky Irawan, S.H., yang kini mendampingi pihak terlapor.
“Padahal sebelumnya pernah menjadi pengacara saya dan mengetahui duduk perkara ini dari awal,” ungkap Bambang.
Terpisah, Dicky Irawan memilih tidak memberikan tanggapan panjang mengenai pernyataan tersebut. Ia meminta pihak pelapor menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang diklaim.
“No comment, silakan tunjukkan bukti kepemilikan,” kata Dicky.
Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Pemeriksaan lokasi, dokumen pertanahan, serta keterangan para pihak menjadi bagian dari proses yang dilakukan penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
