Palembang, Beritasriwijaya.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Ali Subri, secara tegas membantah adanya dugaan aliran uang setoran dari juru parkir liar kepada oknum anggota dewan. Dugaan ini mencuat setelah seorang juru parkir mengaku menyetor uang sebesar Rp130 ribu kepada salah satu anggota DPRD yang sedang aktif menjabat.
Pernyataan itu dikatakan Ali Subri dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/7/2025), menanggapi isu yang berkembang terkait pengelolaan parkir liar di kawasan Rumah Sakit AK Gani dan sekitarnya, termasuk kawasan BKB (Benteng Kuto Besak) yang kerap menjadi sorotan karena aktivitas parkir yang semrawut.
“Pernyataan juru parkir yang menyebut ada setoran ke anggota DPRD sebesar Rp130 ribu itu tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada penyetoran uang ke DPRD. Ini jelas merusak nama baik lembaga,” ujar Ali.
Dinilai Mencemarkan Nama Lembaga
Ali menyebut bahwa tuduhan tersebut adalah bentuk pencemaran nama baik terhadap DPRD Kota Palembang. Ia merasa perlu memberikan klarifikasi secara langsung kepada publik untuk menjaga integritas lembaga legislatif yang saat ini ia pimpin.
“Saya berbicara atas nama institusi. DPRD tidak pernah menerima atau terkait dengan urusan parkir, apalagi menerima setoran dari praktik ilegal seperti itu. Ini murni fitnah yang harus diluruskan,” tambahnya.
Dorong Dishub Benahi Sistem Pengelolaan Parkir
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang untuk segera melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, terutama di titik-titik rawan praktik liar seperti RS AK Gani dan kawasan BKB.
“Dishub harus bertindak cepat. Jangan biarkan parkir liar dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala dinas, kepala bidang, semua harus berbenah agar tidak terjadi hal seperti ini lagi ke depannya,” tegasnya.
Parkir Liar Jadi Sorotan Masyarakat
Ramainya aktivitas juru parkir liar di beberapa titik strategis di Kota Palembang, khususnya di area rumah sakit dan kawasan wisata, telah lama menjadi keluhan masyarakat. Tak jarang pengguna jalan merasa dirugikan oleh tarif parkir yang tak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Dengan mencuatnya isu dugaan keterlibatan anggota dewan, Ali berharap Dishub bersama pihak berwenang dapat memperketat pengawasan dan menindak tegas para pelaku pungli serta mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
