Beritasriwijaya.com, Palembang – Suara penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI menggema di Palembang. Senin (1/9/2025), sekitar 3.000 mahasiswa dan masyarakat sipil dari berbagai aliansi gerakan rakyat memadati halaman kantor DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).
Dengan spanduk, poster, dan bendera organisasi, massa menegaskan bahwa langkah DPR menaikkan gaji justru melukai nurani rakyat. Mereka menilai kebijakan itu semakin memperlebar jurang ketidakadilan di tengah rakyat yang masih dihimpit tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga krisis lingkungan yang tak kunjung teratasi.
Asmaran Dani, Sekretaris DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumsel, yang turut berorasi menegaskan bahwa keputusan DPR adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat.
“Kenaikan gaji dan tunjangan DPR adalah tamparan keras bagi nurani rakyat. Kami turun bukan karena benci, tetapi karena cinta—cinta pada negeri dan rakyat kecil. DPR seharusnya menjadi corong suara rakyat, bukan corong kepentingan elit,” ujarnya lantang.
Asmaran juga menyinggung bahwa perjuangan ekologi tak bisa dipisahkan dari perjuangan ekonomi rakyat.
“Bagaimana mungkin hutan dirusak, tanah digusur, laut tercemar, sementara wakil rakyat sibuk mempertebal isi dompet mereka?” katanya.
Ia menegaskan bahwa SHI Sumsel berdiri bersama mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat sipil untuk menolak kebijakan yang tidak adil.
“Jika DPR masih tuli terhadap jeritan rakyat, maka sejarah akan mencatat rakyatlah yang berdiri menjaga martabat bangsa ini,” tutupnya.
Aksi ini menjadi salah satu gelombang penolakan terbesar di Sumsel, menandai konsolidasi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam menolak kebijakan yang dianggap elitis dan tidak pro-rakyat.(ald)
