BERITA SRIWIJAYA, PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, MM, membuka Rapat Teknis/Forum OPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PU BMTR) Sumsel di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (25/2/2025). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan bidang kebinamargaan serta tata ruang dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Dalam sambutannya, Edward menegaskan bahwa perencanaan, pembangunan, dan penganggaran merupakan satu kesatuan proses yang berkesinambungan. “Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, sistem penganggaran memastikan ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan agar pembangunan berjalan efektif dan efisien,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pembangunan Sumsel mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel 2025–2045.
Lebih lanjut, Edward menjelaskan bahwa Sumsel memiliki visi “Sumsel Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan (MAPAN)”. Salah satu misi pendukung dalam mewujudkan visi tersebut adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Dinas PU BMTR Sumsel berperan dalam menunjang program strategis daerah, di antaranya Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, Infrastruktur Tuntas Merata.
“Upaya ini termasuk mempertahankan Sumsel sebagai provinsi dengan tingkat jalan rusak terendah di Indonesia, meningkatkan pembangunan serta pemeliharaan jalan dalam kondisi mantap, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten/kota melalui Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus),” kata Edward.
Tema pembangunan Sumsel tahun 2026 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”. Dinas PU BMTR mendukung prioritas daerah ke-4, yaitu pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kendala teknis di lapangan kerap menjadi tantangan, terutama terkait permasalahan lahan. “Sering kali suatu proyek telah dianggarkan berdasarkan usulan kabupaten/kota, tetapi masalah lahan belum terselesaikan. Selain itu, Readiness Criteria (RC) harus dipenuhi agar perencanaan berjalan sesuai ketentuan,” ungkap Edward.
Melalui rapat teknis ini, diharapkan terjadi sinkronisasi program agar rencana kerja tahun 2026 dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. “Kami juga berharap usulan dari kabupaten/kota yang masuk dalam forum ini berkualitas, sehingga dapat diakomodasi dalam Musrenbang provinsi maupun nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PU BMTR Sumsel, Ridwan, menjelaskan bahwa rapat teknis ini juga bertujuan menyelaraskan program ketata-ruangan di tingkat nasional dan provinsi. “Peserta rapat terdiri dari Bappeda kabupaten/kota, Dinas PU BMTR se-Sumsel, serta para Kepala UPTD di lingkungan Dinas PU BMTR Sumsel. Hasil kesepakatan dalam forum ini akan menjadi bahan usulan OPD untuk tahun 2026,” jelasnya.
Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sumsel semakin merata, berkualitas, dan berkelanjutan demi mewujudkan visi Sumsel Maju Terus untuk Semua. (#)
