PATI, Beritasriwijaya.com – Gelombang protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, semakin membesar jelang aksi demonstrasi akbar yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 13 Agustus 2024. Awalnya, massa hanya menuntut penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang naik hingga 250 persen. Namun, kini tuntutan meluas menjadi desakan agar Bupati Pati, Sudewo, mengundurkan diri dari jabatannya.
Dukungan Logistik Mengalir Deras
Dukungan masyarakat terhadap aksi ini terlihat dari derasnya donasi logistik yang terus berdatangan. Sejak dibuka pada Jumat pekan lalu, bantuan sudah menumpuk di berbagai titik, termasuk di sekitar kantor bupati. Data terakhir menunjukkan terkumpul lebih dari 8.000 dus air mineral dan satu mobil penuh berisi makanan siap santap.
Koordinator penggalangan donasi, Teguh Istiyanto, mengatakan antusiasme warga luar biasa. Bantuan tidak hanya datang dari warga Pati, tetapi juga dari daerah lain seperti Semarang, Kudus, Demak, Rembang, bahkan dari luar provinsi.
“Kami masyarakat Pati sangat berterima kasih atas dukungan ini. Semangat warga untuk memperjuangkan haknya begitu besar,” ujarnya, Jumat, 8 Agustus 2024.
Tuntutan Bergeser: Dari Pajak ke Kepemimpinan
Wakil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, menegaskan bahwa meskipun Bupati Sudewo telah menyatakan akan meninjau ulang kenaikan PBB-P2, rencana aksi tetap berjalan. Menurutnya, pergeseran tuntutan menjadi mendesak bupati mundur didasari oleh sederet kebijakan kontroversial yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Beberapa kebijakan yang dipersoalkan antara lain rencana pembongkaran kembali Alun-alun Pati yang baru selesai direnovasi dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar, pemasangan videotron di depan kantor bupati senilai lebih dari Rp1 miliar, hingga wacana pembongkaran Masjid Agung Pati yang memiliki nilai sejarah penting.
“Kami tidak ingin hanya berhenti di persoalan pajak, tapi juga ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan di Pati,” tegas Supriyono.
Respons Bupati dan Isu Perampasan Donasi
Menanggapi gejolak ini, Bupati Sudewo sebelumnya menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan yang memicu keresahan. Ia menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 tidak merata 250 persen, sebagian hanya naik 50–100 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut dirancang untuk menopang anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Pati.
Terkait kabar perampasan logistik oleh Satpol PP, Sudewo membantah adanya maksud menghalangi aksi. Ia mengklaim bahwa pemindahan barang dilakukan karena lokasi semula akan digunakan untuk perayaan HUT Kabupaten Pati ke-702 dan HUT RI bulan ini.
“Saya menyadari kepemimpinan saya masih banyak kekurangan, dan saya berkomitmen untuk memperbaikinya,” ujarnya.
