PATI, Beritasriwijaya.com – Situasi sosial dan politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai memanas menjelang rencana aksi besar-besaran yang digalang ribuan warga untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial sejak awal pekan ini.
Dalam video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, Sudewo menyampaikan tantangan terbuka kepada masyarakat yang hendak melakukan protes.
“Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang sekalian suruh datang. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo dengan nada tegas yang kemudian menuai berbagai tanggapan publik, terutama dari masyarakat terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Rekaman itu menyebar luas melalui berbagai akun Instagram lokal, seperti @flokjog dan @pati.24jam, dan langsung memicu gelombang reaksi dari warga. Banyak yang menilai pernyataan tersebut arogan dan tidak mencerminkan semangat kepemimpinan yang berpihak pada rakyat.
Warga Bergerak, Posko Logistik Didirikan
Menanggapi situasi ini, gerakan penolakan terhadap kenaikan PBB terus menguat. Warga yang tergabung dalam komunitas “Masyarakat Pati Bersatu” telah membuka posko bantuan logistik di kawasan Alun-Alun Pati sejak 1 Agustus 2025. Mereka mengajak masyarakat untuk menyumbang kebutuhan aksi seperti air mineral, mi instan, beras, minyak goreng, serta benda simbolik seperti tomat dan telur busuk.
“Bantuan uang tidak kami terima karena kami ingin gerakan ini tetap murni dari rakyat. Ini adalah bentuk keresahan bersama terhadap keputusan yang sangat membebani masyarakat kecil,” ujar Teguh Istiyanto, koordinator posko logistik.
Telur dan tomat busuk, kata Teguh, nantinya akan diserahkan kepada Bupati sebagai simbol protes rakyat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Target Puluhan Ribu Orang Turun ke Jalan
Ahmad Husein, pemuda asal Kecamatan Pucakwangi, menjadi inisiator utama aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 mendatang. Menurutnya, jumlah peserta aksi bisa melebihi 15.000 orang, terutama setelah pernyataan menantang dari Bupati viral.
“Awalnya kami targetkan 15 ribu, tapi sekarang bisa jauh lebih besar karena banyak warga desa-desa juga bersiap ikut turun ke jalan. Ini bukan sekadar protes, ini gerakan rakyat,” katanya.
Di berbagai sudut kota, mulai bermunculan grafiti dan tulisan-tulisan kritis yang mengecam kebijakan Bupati. Salah satunya bertuliskan: “Turunkan PBB atau Turunkan Bupati Sudewo!” yang terlihat di tembok dekat Kantor Pemerintahan Kabupaten Pati.
Bupati: 14 Tahun Tidak Pernah Naik
Dalam pertemuan bersama para camat dan Asosiasi Kepala Desa (Pasopati), Bupati Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan PBB sebesar 250 persen dianggap sebagai langkah realistis untuk meningkatkan pendapatan daerah yang stagnan selama lebih dari satu dekade.
“Selama 14 tahun, tarif PBB kita tidak pernah disesuaikan. Daerah lain seperti Jepara, Rembang, bahkan Kudus sudah jauh melesat. Kalau kita tidak segera mengejar, kita akan tertinggal terus,” ungkap Sudewo.
Namun, argumentasi tersebut belum mampu meredam gejolak warga yang merasa kebijakan tersebut akan berdampak besar pada beban hidup masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Aksi demonstrasi pada 13 Agustus diyakini akan menjadi salah satu gerakan rakyat terbesar di Kabupaten Pati dalam satu dekade terakhir.(istimewa)
