BANYUASIN, Beritasriwijaya.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Ekspres Kabupaten Banyuasin mengungkapkan adanya dugaan ketidakaktifan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Tungkal Ilir yang berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua LSM Nusantara Ekspres Kabupaten Banyuasin, Ismail Abdullah, menyampaikan bahwa dugaan tersebut tertuang dalam laporan hasil kontrol sosial dan investigasi lapangan yang telah disampaikan kepada instansi terkait.
“Dalam laporan kami jelas disebutkan adanya PNS yang diduga kurang aktif menjalankan tugas. Ada yang hanya masuk kerja dua sampai tiga hari dalam sepekan, bahkan ada yang nyaris tidak aktif sama sekali,” ungkap Ismail.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kewajiban jam kerja dan kehadiran.
LSM Nusantara Ekspres juga menyoroti dugaan ketidakaktifan pegawai yang berdomisili di luar wilayah Desa Sido Mulyo. Hal ini dinilai menyebabkan keterlambatan pelayanan, terutama pada jam-jam kerja pagi.
“Banyak pegawai datang siang, bahkan ada yang tidak hadir sama sekali. Akibatnya, pelayanan di loket, ruang bidan, hingga UGD tidak berjalan maksimal,” jelas Ismail.
Selain itu, bagian administrasi dan pelayanan BPJS juga diduga kurang aktif melayani masyarakat. Dalam laporan tersebut disebutkan, sejumlah warga terpaksa mengurus surat rujukan hingga ke tingkat desa akibat pelayanan di puskesmas yang tidak optimal.
Ismail menegaskan, selain persoalan pegawai, pihaknya juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan pimpinan puskesmas, yang dinilai turut berkontribusi terhadap rendahnya disiplin kerja PNS di lingkungan Puskesmas Tungkal Ilir.
“Jika pimpinan kurang aktif, maka pengawasan terhadap pegawai juga lemah. Ini yang kami temukan di lapangan,” katanya.
Atas temuan tersebut, LSM Nusantara Ekspres meminta instansi terkait, khususnya Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan kedisiplinan pegawai dan audit penggunaan anggaran.
“Kami berharap persoalan ini ditindaklanjuti secara serius dan transparan. Bila ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi sesuai aturan. Tujuan kami hanya satu, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” pungkas Ismail Abdullah. (ydp)
