MUARADUA – Sekretaris Daerah OKU Selatan H.M. Rahmatullah., SSTP.,MM., pimpin Rapat Koordinasi Tentang Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten OKU Selatan, Jumat ( 14/02/2025 ).
Kepala Dinas Disnakertrans Kabupaten OKU Selatan Darmawan menjelaskan sesuai arahan perihal perlindungan ketenagakerjaan non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, yang masih belum terdata terlindungi di BPJS ketenagakerjaan tentang jaminan perlindungan kecelakaan maupun kematian kerja. Dalam hal tersebut agar dilakukan dan disampaikan kepada pihak Disnakertrans sehingga pendataan yang belum terdata bisa segera di sampaikan, sehingga perlindungan kepada tenaga non ASN yang belum terlindungi BPJS ketenagakerjaan bisa terdata semua di wilayah kerja Pemerintah Daerah OKU Selatan.
Dalam arahan Sekda OKU Selatan, mengatakan dalam rangka rapat koordinasi terkait perlindungan tenaga kerja non ASN di wilayah kerja Pemerintah OKU Selatan Program JKN untuk jaminan kesehatan maupun program perlindungan lainnya, yang masih ada belum tedata dalam BPJS ketenagakerjaan di daerah ada yang belum terdata sebagai penerima jaminan perlindungan kesehatan di OPD yang beresiko seperti Dinas LH, Dinas BPBD, Sat Poll PP, Dishub, Damkar, maupun OPD yang belum terdata di BPJS ketenagakerjaan di wilayah kerja Pemerintah Daerah yang berstatus non ASN. ini kewajiban pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan kepada pegawai yang non ASN yang sangat membantu kerja kita harus semuanya di lingkungan di wilayah kerja Pemerintah Daerah OKU Selatan.
” Manfaatkan program-program yang telah tersedia tersebut bila mana ada yang belum terdata bisa disampaikan, perhatian kepada tenaga non ASN dari jaminan perlindungan keselamatan kerja adalah kewajiban kita sebagai Pemerintahan daerah. Sinergi yang baik sesama kita terhadap tindaklanjut pendataan bagi non ASN yang belum terdata di BPJS ketenagakerjaan tersebut harus lah disampaikan secepatnya, agar semuanya bisa terlindungi, sesuai dengan perundangan yang ada,” pungkasnya.
Bertempat di Ruang Abdi Praja dan turun dihadiri. Asisten I, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, Kadin Transnaker, Kadishub, Kadin Satpol PP, Kadin Damkar, Kalaksa BPBD, Kadin LH.
