Diduga Tumpang Tindih Lahan, Pembelian Tanah PLN untuk Pembangunan Trafo di Talang Keramat Dipertanyakan

BANYUASIN, BERITASRIWIJAYA.COM – Pembelian sebidang tanah oleh PT PLN untuk rencana pembangunan fasilitas trafo tambahan di Jalan Masjid RT 22, Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menjadi sorotan.

Pasalnya, lahan yang diklaim sebagai milik PLN tersebut diduga juga diklaim oleh seseorang sehingga memunculkan persoalan terkait status kepemilikan tanah atau dugaan tumpang tindih alas hak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, lokasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas trafo tambahan. Namun, persoalan muncul setelah adanya klaim kepemilikan dari pihak lain atas bidang tanah yang sama.

Tidak hanya itu, alas hak yang digunakan dalam proses pembelian tanah tersebut juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat dugaan penggunaan alas hak yang tidak sah. Bahkan, disebutkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan  Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Jika informasi tersebut benar, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut proses pemeriksaan legalitas dokumen sebelum transaksi pembelian dilakukan.

Sebelumnya, dalam bahan resume permasalahan pembelian tanah PLN tahun 2018 – 2019, disebutkan bahwa tanah yang telah dibayar menggunakan dana perusahaan diduga tidak dapat dikuasai atau dimanfaatkan karena adanya pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai prosedur pembelian, pemeriksaan keaslian sertifikat, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses transaksi.

Selain itu, perlu diketahui langkah yang telah dilakukan PLN untuk memastikan status hukum tanah dan menyelesaikan persoalan klaim kepemilikan tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak PLN terkait persoalan tersebut.

Redaksi akan meminta konfirmasi kepada pihak PLN mengenai proses pembelian tanah, keabsahan alas hak yang digunakan, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta langkah penyelesaian atas dugaan tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut.

Publik tentu berharap persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian perusahaan negara. (ydp)

Pos terkait

l