BANYUASIN, BERITASRIWIJAYA.COM – Anggaran pengadaan air untuk kebutuhan operasional DPRD Kabupaten Banyuasin disebut mencapai sekitar Rp300 juta per tahun. Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan ketersediaan air di lingkungan gedung DPRD maupun sejumlah rumah dinas pimpinan dewan.
Plt. Sekretaris DPRD (Sekwan) Banyuasin, Muttabah, S.P., M.M., didampingi Muzakir Halil, S.Sos., dan Ibrahim selaku PPTK, menjelaskan bahwa kebutuhan air di lingkungan DPRD cukup tinggi, terutama ketika terdapat kegiatan rapat dan agenda kedinasan.
Menurut Muttabah, rapat paripurna DPRD dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Karena itu, ketersediaan air harus dipastikan tetap ada untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Setiap bulan kita mengadakan rapat paripurna. Pokoknya setiap bulan itu air harus standby. Kita juga memiliki tujuh fraksi,” jelasnya.
Selain gedung DPRD, kebutuhan air juga mencakup empat rumah dinas pimpinan DPRD, yakni ketua dan wakil ketua, serta satu rumah dinas Sekwan.
“Di rumah dinas juga harus standby air karena banyak tamu dinas,” katanya.
Sementara di gedung DPRD, kebutuhan air antara lain digunakan untuk sejumlah toilet dan fasilitas lainnya yang harus tetap berfungsi selama kegiatan perkantoran berlangsung.
Muttabah mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi adalah pasokan air dari PDAM yang dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Menurutnya, aliran air PDAM terkadang hanya tersedia sekitar satu kali dalam sepekan.
“Kita tahu sendiri, PDAM kadang satu minggu hanya satu kali mengalir. Jadi tidak bisa diandalkan. Maka dari itu air kita harus beli per tangki,” ujarnya.
Ia menyebutkan, air dibeli dengan harga sekitar Rp350 ribu per tangki dengan kapasitas yang disebut sekitar 5.000 liter. Kebutuhan tersebut dapat meningkat ketika DPRD menggelar rapat paripurna atau kegiatan lainnya.
“Sehari untuk kantor saja bisa tiga tangki kalau ada rapat paripurna. Tapi kalau kemarau panjang seperti ini, bisa sampai lima tangki per hari,” ungkapnya.
Menurut Muttabah, kebutuhan air tersebut tersebar di sejumlah titik yang berada di lingkungan DPRD dan rumah dinas. Dengan kondisi pasokan PDAM yang belum stabil, pengadaan air melalui tangki menjadi salah satu cara untuk menjaga ketersediaan air.
“Memang kita memiliki beberapa puluh titik yang harus standby air. Air memang selalu jadi masalah,” katanya.
Terkait besaran anggaran pengadaan air yang mencapai sekitar Rp300 juta per tahun, Muttabah menilai angka tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lingkungan DPRD Banyuasin.
“Menurut kami, anggaran Rp300 juta itu sudah sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (ydp)
