PALEMBANG, BERITASRIWIJAYA.COM – Persoalan banjir, kemacetan, hingga pengelolaan sampah menjadi fokus utama dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Minggu (14/6/2026).
Mengusung tema “Membangun Tata Kota Palembang yang Berkelanjutan untuk Mengatasi Banjir dan Kemacetan melalui Aspirasi dan Partisipasi Publik”, kegiatan tersebut mempertemukan masyarakat, akademisi, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan perkotaan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat bukanlah masalah baru. Menurutnya, banjir telah menjadi tantangan Kota Palembang sejak puluhan tahun lalu sehingga membutuhkan penanganan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Palembang menghadapi persoalan banjir sejak era 1930-an. Kami baru memimpin sekitar satu tahun empat bulan, sehingga persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” ujar Ratu Dewa.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai indikator pembangunan di Kota Palembang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya berada di angka 5,14 persen meningkat menjadi 5,91 persen, melampaui rata-rata Provinsi Sumatera Selatan maupun nasional.
Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh penguatan sektor UMKM dan usaha mikro yang terus menjadi fokus Pemerintah Kota Palembang.
Selain itu, Ratu Dewa juga menyoroti keberhasilan peluncuran Car Free Day (CFD) di kawasan Jembatan Ampera yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“CFD bukan hanya ruang publik untuk berolahraga, tetapi juga menjadi sarana menggerakkan ekonomi masyarakat dan membangun wajah baru Kota Palembang yang lebih modern serta ramah lingkungan,” katanya.
Di bidang sosial, angka kemiskinan Kota Palembang tercatat mengalami penurunan sekitar 0,71 persen. Namun demikian, sejumlah persoalan seperti kemacetan, sanitasi, kawasan kumuh, dan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Terkait pengelolaan sampah, Ratu Dewa optimistis Palembang akan menjadi percontohan nasional melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Saat ini, progres pembangunan fasilitas tersebut telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026.
“Insya Allah proyek ini akan menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Kami berharap dapat diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Mengenai banjir, Ratu Dewa menjelaskan bahwa kondisi geografis Palembang sebagai daerah dataran rendah menjadi salah satu faktor utama penyebab genangan air. Posisi Sungai Musi yang lebih tinggi dibandingkan sebagian wilayah kota membuat debit air mudah meluap saat curah hujan tinggi.
“Selain faktor alam, perilaku masyarakat juga turut memengaruhi. Karena itu, penyelesaian banjir membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, mengatakan BAM dibentuk sebagai pintu khusus untuk mempercepat penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPR RI.
Menurutnya, selama ini banyak aspirasi masyarakat yang harus menunggu cukup lama untuk dibahas melalui mekanisme komisi-komisi di DPR. Kehadiran BAM diharapkan mampu mempercepat proses penyerapan dan tindak lanjut aspirasi publik.
“BAM hadir agar aspirasi masyarakat bisa segera diterima, didengar, dan diteruskan kepada komisi yang berwenang. Jika berkaitan dengan pemerintahan daerah akan diteruskan ke Komisi II, sedangkan bidang lainnya akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait,” jelas Ahmad Heryawan.
Ia menegaskan berbagai persoalan yang berkembang di daerah, termasuk masalah batas wilayah, pelayanan publik, hingga pembangunan perkotaan, membutuhkan ruang komunikasi yang cepat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menurut Ahmad Heryawan, kota-kota besar seperti Palembang menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya urbanisasi. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan infrastruktur memadai berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, mulai dari kemacetan, banjir, hingga meningkatnya angka kriminalitas.
“Karena itu, pembangunan kota harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Aspirasi warga menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menegaskan bahwa meskipun ruang lingkup tugas Komisi I lebih banyak berkaitan dengan bidang pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi, dan informatika, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Kehadiran kami bukan hanya menjalankan tugas formal sebagai anggota DPR RI, tetapi juga untuk mencari solusi dan menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat kepada pemerintah maupun pihak terkait,” kata Yudha.
Ia menambahkan bahwa berbagai masukan, keluhan, dan harapan masyarakat yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan perjuangan di DPR RI melalui fungsi pengawasan, penganggaran, maupun koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Melalui Festival Aspirasi BAM DPR RI ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kota Palembang yang berkelanjutan, bebas banjir, tertata, serta mampu menjawab tantangan perkembangan kota di masa depan.
